PRESS RELEASE – POST EVENT : CURHAT & DIALOG PUBLIK TGUPP DKI

PRESS RELEASE – POST EVENT

CURHAT & DIALOG PUBLIK TGUPP DKI

(PUBLIC DIALOGUE & SHARING Jakarta Administration’s TGUPP)

Pendopo Balai Kota, Jakarta, Senin 26 Februari 2018

 

Terimakasih bersedia membaca Press Release paska acara CURHAT & DIALOG PUBLIK Warga DKI dengan Tim TGUPP Pemprov DKI di Pendopo Balaikota Jakarta Senin kemarin tanggal 26 Februari 2018 sekaligus klarifikasi dan tanggapan dari postingan Akun FB Jakarta Smart City https://www.facebook.com/JSCLounge/posts/2060591427562422, yang telah mempermalukan kami di muka umum dengan menyatakan bahwa publikasi kegiatan kami sebagai HOAX.

 

Sekilas informasi bagi yang belum mengetahui perihal kejadian kemarin, bahwa telah terjadi “sedikit kehebohan” di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, di mana kami selaku penanggung-jawab kegiatan berargumen dengan pihak pengamanan dalam (pamdal/sekuriti), yang berakhir dengan dibuatnya Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat. Dan untuk lebih jelasnya kami sampaikan kronologis dari awal sebagai berikut :

  • Tanggal 21-Feb-18 salah satu Ketua Komite di Tim TGUPP bersedia bertemu dengan kami secara terbuka dan memberikan keleluasan pada kami untuk menentukan sendiri tanggal, jam dan tempat pertemuan. Dan kami pun menentukan di Pendopo Balai Kota Senin 26-Feb-18 jam 8 pagi WIB, yang kemudian disetujui oleh yang bersangkutan;
  • Tanggal 22-Feb-18 kami memberikan informasi perihal “acara” tanggal 26-Feb-18 nanti, yang mana kami menganggap pertemuan kami tersebut nantinya akan memberikan solusi atau setidaknya jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sudah kami sampaikan sebelumnya pada saat awal kami mengajukan Permohonan Audiensi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 5-Feb-18. Namun kemudian yang bersangkutan dengan angkuh dan arogan merespon dengan tidak simpatik, melecehkan, bahkan cenderung mengintimidasi dan/atau menakut-nakuti yang notabene adalah warganya, dengan menanyakan apakah kami sedang bersiasat untuk menjebak dia ke dalam pelanggaran hukum. Ya Allah! Sungguh kami kaget setengah mati saat menerima respon seperti itu. Bagaimana kami sebagai Warga DKI bisa sampai dicurigai demikian, sekaligus kami jadi mempertanyakan apa yang melatarbelakangi kecurigaan tersebut? Karena siapapun tahu, kalau orang bersih tidak akan risih untuk hal apapun, apalagi ini kami nilai masih merupakan tupoksi dari seorang anggota TGUPP yang kesannya di mata kami selama ini adalah orang-orang pilihan, cerdas dan mengerti permasalahan, karena TGUPP merupakan singkatan dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Yang bersangkutan juga kami nilai telah melanggar komitmen dengan menjilat ludahnya sendiri dengan merubah pertemuan TERBUKA yang sudah disepakati bersama sebelumnya menjadi TERTUTUP di Lantai 9 Gedung G Balaikota DKI, dengan mempersyaratkan agar kami berjanji untuk berperilaku baik dan sopan. Ya Allah Jilid II! Yang berperilaku tidak baik dan sopan itu sebenarnya siapa? Karena sejak awal justru yang bersangkutanlah yang kami anggap tidak beretika, tidak baik, tidak sopan dan/atau tidak patut serta tidak matang sebagai anggota apalagi salah satu Ketua Komite Tim TGUPP yang prestisius di mata kami selaku masyarakat umum. Dengan adanya tanggapan negatif seperti itu, kami tidak merespon lagi dan tetap berpegang pada kesepakatan awal yakni pertemuan terbuka di endopo Balai Kota DKI Hari Senin Tanggal 26-Feb-18 jam 8 pagi WIB. Istilahnya kerennya The Show Must Go On…!!!. Sungguh dengan adanya pengalaman komunikasi dengan salah satu “pentolan” TGUPP tersebut penilaian kami atas TGUPP yang semula prestisius-elegan langsung drop menjadi memble-murahan. Dan kalau demikian buruk watak atau personality para personil yang megisi TGUPP DKI Jakarta, kiranya tidak salah kalau kami jadi pesimis dan kemudian berasumsi bahwa TGUPP akan menjadi Tim Gubernur Untuk PERLAMBATAN Pembangunan, karena hanya akan menimbulkan masalah baru dan/atau menghambat proses penyelesaian masalah, alih-alih sebagai PERCEPATAN sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Dan pengalaman kami dengan TGUPP DKI bukan hanya satu orang ini, tapi sekitar 5 (lima) orang, yang semuanya buruk (lima dari lima atau five out of five…!!!);
  • Tanggal 23-Feb-18 kami memberikan informasi perihal “acara” tanggal 26-Feb-18 tersebut di Polres JP sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 UU RI No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan mendapatkan tanda-terima. Kami pun kemudian memfokuskan diri untuk persiapan acara dan mempercayakan koordinasi antara Kepolisian dengan Balaikota DKI sesuai amanat UU tersebut;
  • Akhirnya tanggal 26-Feb-18 hari H alias The big Day pun tiba, kami dengan antusias memesan taksi online menuju ke Balai Kota DKI. Kami agak terlambat dikarenakan dari tiga provider taksi online yang kami pesan, masing-masing beberapa kali tidak mendapatkan driver dan harus menunggu cukup lama. Kami pun mendapat telepon dari beberapa anggota polisi (satu mengaku dari intel Polres, satu lagi tidak memperkenalkan diri) menanyakan kepastian acara. Kami juga mendapatkan telepon dari anggota masyarakat yang sudah dengan antusias menunggu di Balai Kota untuk berpartisipasi. Setelahnya pun kami masih mendapatkan beberapa pesan singkat via WA menanyakan keberlangsungan acara, belum lagi yang mungkin “termakan” postingan dari FB Jakarta Smart City dan/atau sumber lainnya yang mengatakan bahwa kegiatan kami tersebut adalah HOAX dan pulang dengan sia-sia dengan menelan kekecewaan dan mungkin juga kemarahan pada kami yang dicap sebagai penyebar HOAX;
  • Sekitar jam 9 pagi kami pun tiba di Balai Kota. Kami kemudian turun untuk menemui sekuriti di gerbang depan, sambil menyerahkan kopi tanda terima pemberitahuan kegiatan dari Polres Jakarta Pusat. Sekuriti tersebut tidak mengetahui perihal rencana kegiatan, dan mengarahkan kami ke Sekuriti di Pendopo. Ternyata Sekuriti dan beberapa staf lain baik di front end maupun back end di luar tim sekuriti pun tidak mengetahui perihal rencana kegiatan kami di Pendopo pada hari dan jam saat itu. Kami pun bingung bagaimana hal tersbeut bisa terjadi di lingkup administrasi pemerintahan ibukota negara. Kami pun kemudian beradu argumen dengan salah satu pimpinan tim sekuriti di sana, yang pada intinya mengenai lokasi Pendopo yang menurut yang bersangkutan tidak boleh dijadikan tempat kegiatan menyatakan pendapat di muka umum, walaupun memang diakui Pendopo merupakan area terbuka sebagaimana ketentuan UU. Dengan arogan si Sekuriti menanyakan apakah kami mengetahui perihal UU, dan kami menjawab bahwa dalam UU hanya diatur area terbuka dan tertutup, yang sudah sangat jelas sehingga dalam Pasal Penjelasannya pun tidak diatur lebih lanjut alias sudah/cukup jelas. Sang Sekuriti memberitahukan bahwa yang boleh adalah di depan pagar, bukan di dalam pagar sesuai “Protap” (Prosedur dan Penetapan?), dan kami balik menanyakan mengenai aturan Protap sebagaimana dimaksud, karena tentu saja kami berhak mengetahui apabila ada dan tentunya kami harus mematuhi apabila memang bisa ditunjukkan aturan tertulisnya. Sebagai warga negara yang cukup sadar hukum, kami tentu saja tidak bisa berpegang begitu saja dengan omongan orang begitu saja alias “katanya”. Dan memang sudah menjadi ketentuan umum dan/atau tertulis, bahwasanya pihak berwenang wajib menginformasikan sesuatu dengan menunjukkan bukti tertulisnya, di pihak lain kami berhak mengetahui secara pasti dan wajib ditunjukkan buktinya. Setelah mengaku tidak ada aturan tertulis Protap yang dikatakannya sendiri dan kami terus berargumen tanpa sekalipun memaki, mencaci atau perbuatan tidak patut lainnya apalagi sampai dengan gestur atau gerakan fisik, tiba-tiba kedua tangan kami dicengkeram oleh dua sekuriti dan diseret menuju posko dalam sekuriti. Dalam “perjalanan” tersebut, tiba-tiba kami merasakan kesakitan di tangan kiri dan berteriak kesakitan, yang ternyata kemudian setelah kami lihat, tangan kiri kami yang dicengkeram oleh “pentolan” Sekuriti yang berargumen dengan kami tersebut ternyata sudah pindah ke atas pundak kanannya, dipelintir dan ditekuk ke bawah. Anehnya pihak kepolisian yang seharusnya dari awal mengamankan dan menjadi fasilitator, hanya pasif dan diam saja sampai kami berteriak baru bergerak mendekati dari belakang. Sesampainya kami di ruangan posko dalam sekuriti, kami dikerubuti oleh sekitar 10 anggota sekuriti termasuk Pol PP, dan hanya 2-3 orang polisi berseragam, yang sangat tidak berimbang. Kami kemudian mengalami intimidasi dengan tekanan-tekanan perkataan, sampai akhirnya kami berdiri dan menyatakan kepada polisi di sana bahwa kami merasa tidak nyaman dan aman, sehingga lebih baik dilanjutkan di kantor polisi saja. Kami pun keluar ruangan diiringi oleh polisi dan tetap diikuti/dikerubuti oleh sekitar 10 anggota tim sekuriti termasuk Pol PP tersebut, dan masih mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan seperti perkataan kasar;
  • Atas kejadian tersebut kami pun ditemani oleh Kapospol Gambir untuk membuat laporan di Polres Jakarta Pusat, karena kami merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun imateriil atas kejadian yang kami alami tersebut. Kami sudah mencoba berbuat baik dengan biaya sendiri (walau kami tidak munafik pernah “mengemis” meminta dukungan baik dalam bentuk dana/anggaran ataupun sekedar surat dukungan namun tidak pernah digubris oleh negara) bagi negeri ini walaupun sering tidak merasakan kehadiran negara dan/atau pembiaran, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa : “Jangan kau tanyakan apa yang bisa negara berikan ke engkau, tapi tanyakan apa yang bisa kau berikan pada negara”. Setidaknya kami sudah mencoba melakukan hal tersebut dan ternyata negara dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan juga Pemda kembali mengecewakan kami;
  • Beginikah wajah PemprovDKI sekarang terutama Tim TGUPP, Sekuriti, dan juga Tim Jakarta Smart City (JSC)-nya, atau memang sudah dari dulu begitu? Bagaimana suatu informasi bisa dikatakan sebagai HOAX oleh JSC bila tidak pernah melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada kami? Kami menantang Pemprov DKI untuk mengadakan debat tebuka mengenai isu ini, atau silakan melaporkan kami ke pihak Kepolisian. Sungguh pengalaman ini menunjukkan bagaimana Pemprov DKI sekarang atau mungkin sejak dulu dalam mengayomi warganya, apalagi yang memiliki agenda yang jelas demi kepentingan warga DKI dan kemajuan Jakarta bahkan Indonesia juga;
  • Rencananya kami akan mengadakan kegiatan seperti :
    • “POJOK CURHAT (Sharing Corner)”; di mana Warga DKI bisa datang utk mencurahkan isi hatinya kepada kami yang mungkin bisa lebih leluasa karena kami bukan bagian dari Lembaga/Institusi resmi DKI (baca : Kekuasaan);
    • Sharing hasil riset “Inilah Daftar @10 Institusi dengan Pelayanan Publik Terbaik dan Terburuk Versi UNSTOP Indonesia” di mana Pemprov DKI memang berada di Peringkat 9 namun sebenarnya (hampir) semua institusi/lembaga yang kami riset masuk dalam kategori BURUK, sehingga 10 TERBAIK pun sebenarnya TERBAIK dari kelompok yang BURUK, apalagi yang memang sudah masuk Peringkat TERBURUK seperti KemenBUMN, DPR, DPD, Kepresidenan dan KewakilPresidenan, MK, Setneg, KomnasHAM, Kemensos, dsbnya;
    • Motivasi “Jadilah Warga/Rakyat Pejuang Dan Pejuang Warga/Rakyat”, “Jangan malu dicap sebagai OMA (One Man Army)”;
    • Dan lain sebagainya, namun ternyata kemudian kami dihalangi untuk melaksanakan kegiatan tersebut bahkan mengalami perbuatan tidak menyenangkan termasuk penganiayaan baik secara fisik maupun psikis, yang kesemuanya sudah kami laporkan ke Polres JP dengan LP No. 296/K/II/2018/RESTROJAKPUS;
  • Anehnya lagi kemudian baru kami ketahui bahwa aksi kami tersebut malah dituduh sebagai HOAX secara sepihak oleh Tim JSC Pemprov DKI dan mungkin juga sumber lainnya. Dan bahkan juga oleh salah satu anggota TGUPP lain (berbeda dengan anggota TGUPP yang sudah menyatakan siap untuk DISKUSI dan/atau DEBAT TERBUKA dengan kami namun kemudian mangkir dan menjilat ludahnya sendiri tersebut di atas);
  • Sekali lagi sungguh menggelikan menurut kami kalau personil TGUPP bisa merasa dijebak WARGA-nya bahkan mengintimidasi dan/atau menakut-nakuti WARGA-nya yang kritis dan aktif menuntut Pelayanan Prima dari “PELAYAN”-nya. Sungguh lucu pula kalau “PELAYAN” ternyata lebih arogan dari “TUAN”-nya;
  • Apakah ini bentuk arogansi kekuasaan dengan pura-pura tidak tahu, atau koordinasi antar lembaga (koordinasi dari Polres JP) maupun inter lembaga yang lemah, pelayanan publik yang jauh dari memuaskan, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi serta Nawacita yang jalan di tempat atau bahkan mundur, yang sudah menjadi rahasia umum?;
  • Kami sampai menduga kalau tim sekuriti dan/atau pamdal Pemprov DKI tak lain adalah “centeng-centeng” rekrutan dari Ormas/LSM tanpa melalui proses seleksi dan/atau pelatihan secara baik dan benar, bila melihat dari cara mereka menangani eskalasi persoalan seperti yang kami alami. Terus terang kami sebagai Warga DKI apalagi selaku kaum minoritas sekarang makin trauma menginjakkan kaki kami di Balai Kota yang sebenarnya merupakan “rumah” atau “kantor“ kami juga. Kiranya perlu diingatkan di sini bahwasanya kami ke Balai Kota bukan sebagai tamu tapi sebagai stake holder, dan bahkan tamu pun harus dihargai dan dihormati sama seperti keluarga sendri kalau perlu lebih (dijamu dengan makanan terenak, diberikan tempat tidur terbaik, dan sebagainya).Sekian press release dan klarifikasi dari kami, yang pada intinya kembali membuktikan bahwa INDONESIA TIDAK SEPERTI YANG DICITRAKAN, terutama dalam hal demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, beribadah, dan sebagainya. Kami mungkin tidak akan jera, dan kmi sangat membutuhkan dukungan dari anda semua, demi INDONESIA YANG LEBIH BAIK DAN AGAR INDONESIA TIDAK MENJADI NEGARA GAGAL. Tunggu rencana aksi kami selanjutnya di level nasional (tentunya di institusi nasional pula ^_^) : “CuPuNas” – Curhat Publik Nasional. Tunggu tanggal mainnya…..!!! Layanan Umum / Media : UNSTOP.Indonesia@gmail.com #SalamWARGA! #SalamRAKYAT! #SalamAntiHOAX! #TurnBackHOAX #StopHOAX.

# # #

 

Adi – Inisiator & Proclamator

Mobile : +62 838 7328 OOOl

Email : unstop.indonesia@gmail.com

Webpage : https://www.facebook.com/UNSTOPIndonesia

Advertisements
%d bloggers like this: